Logo

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2016

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2016

Pembaruan atau reformasi birokrasi dipandang merupakan langkah strategis menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang demokratis dan efisien (good governance). Transparansi publik merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik. Kebutuhan akan praktek pelayanan publik yang transparan dalam good governance di tingkat pemerintahan daerah saat ini menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Mengingat bahwa sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan institusi kelembagaan pemerintah yang transparan dan efektif untuk melayani kebutuhan publik.

Praktek good governance menuntut pemerintah untuk menjamin keterbukaan akses informasi kepada stakeholders terhadap kebijakan publik dari pemerintah baik dalam konteks proses kebijakan publik, alokasi anggaran yang disalurkan untuk implementasi kebijakan maupun evaluasi dan kontrol terhadap praktek kebijakan yang dilakukan. Oleh karena itu untuk menjawab tututan good governace Pemerintah Kota Baubau melakukan tranparansi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2016.

Hasil pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Baubau Tahun 2016 menunjukan bahwa target pendapatan asli daerah melampau dengan hasil sebagai berikut:

  1. Pajak Daerah sebesar 185%;
  2. Retribusi Daerah sebesar 110%;
  3. Hasil Pengolahan Kekayaan daerah yg dipisahkan sebesar 196%; dan
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 125%.

Pencapaian Pemerintah Daerah yang mengembirakan dengan progress pencapaian rata-rata melebihi target, namun pemerintah Daerah Kota Baubau terus berupaya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan upaya:

  • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah melalui peningkatan pengawasan pemungutan;
  • Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil PAD dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah;
  • Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan Asli daerah (PAD);
  • Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dalam meningkatkan PAD;
  • Struktur ekonomi kota diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian Kota yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian dengan tanpa mengabaikan pengembangan sektor pertanian;
  • Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak;
  • Meningkatkan peran PDAM sehingga berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
  • Optimalisasi kinerja apartur daerah yang tekait dengan upaya peningkatan PAD melalui percepatan pengelolaan Izin Membangun (IMB) dan kebijakan pemutihan IMB;
  • Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
  • Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan

sumber : BPKAD Koata Baubau

Prev Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Bulan Februari 2017 Minggu 1
Next Meningkatkan Derajat Kesehatan

Tinggalkan Komentar